PADANG [6/12/2024] – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat. Dalam kunjungan ini, rombongan disambut langsung oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Andi Rizaldi, di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, yang merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah naungan BSKJI.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Komisi VII DPR RI untuk memperkuat sektor perindustrian, mendukung pertumbuhan UMKM, serta mendorong ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Komisi VII, yang memiliki lingkup tugas di bidang Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi, berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang pro-industri dan inovasi.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan daya saing industri lokal. “Sumatera Barat memiliki potensi yang luar biasa, baik di sektor industri maupun UMKM. Peran BSPJI Padang sangat strategis untuk memberikan layanan standardisasi dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas produk lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi, menyampaikan bahwa BSPJI Padang terus mendukung industri lokal melalui berbagai layanan seperti pengujian produk, pelatihan, dan konsultasi teknis. “Kami berkomitmen untuk menjadi mitra strategis bagi pelaku industri di Sumatera Barat, termasuk UMKM, agar dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.
Andi menyampaikan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuarta IV-2023 mencapai 0.85%. Angka ini menjadikan sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan tertinggi bagi perekonomian Indonesia pada periode tersebut. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya memiliki potensi yang besar pada sektor Industrinya yang dapat meningkatkan PDB Indonesia. Persentase PDB Provinsi Sumatera Barat untuk sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu sebesar 8,41%.
Diskusi intensif antara rombongan DPR RI dan pihak Kemenperin diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pengembangan sektor industri di Sumatera Barat.
Kunjungan ini menegaskan peran Komisi VII DPR RI dalam mengawal kebijakan pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan industri di Sumatera Barat dapat terus tumbuh dan menjadi pilar utama penggerak ekonomi daerah dan nasional.